RUU PILKADA

Sejak pengumuman hasil pilpres 2014 oleh KPU, para elit politik kembali ramai adu pendapat tentang RUU PILKADA yang tengah digodok dan dibahas oleh DPR. Dari kubu koalisi merah putih pendukung capres prabowo-Hatta menginginkan adanya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, sementara dari kubu presiden
terpilih Jokowi-JK menginginkan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Masing-masing kubu juga ngotot dengan argumennya dan dasar hukumnya, yah... mereka sampai hari ini tetep aja masih menjual atas nama rakyat. Padahal saya sebagai rakyat merasa sama sekali tidak terwakili aspirasinya, entah mau pilkada
oleh DPRD maupun pilkada secara
langsung toh tidak ada efek yang berarti bagi saya dan rakyat lain pada umumnya.

Kenapa saya katakan demikian.?? Ya iyalah sama aja, lha wong dari dulu sampai sekarang pegawai pemerintahan terutama bagian pelayanan publik sama sekali masih jauh dari harapan dalam hal pelayanannya atau dengan kata lain mereka masih dengan tabiat busuknya itu, yang mana mereka tidak bekerja secara profesional dan cenderung mempersulit masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Sebagai contoh kemarin saya baru saja bikin KK(Kartu Keluarga)&KTP didaerah tempat saya tinggal. Kita semua telah mengetahui kalau membuat KK/KTP itu bisa langsung
jadi karena sekarang sudah menggunakan sistem online dalam hal kependudukan tadi, sehingga tidak perlu waktu lama untuk membuat KK/KTP dan itu juga cukup dikecamatan saja.

Karena di KK&KTP yang lama ada sedikit kesalahan nama&tanggal, maka ketika saja ke kantor kecamatan dan menemui petugas/pegawai yang menangani bagian kependudukan, saya jelaskan beberapa point yang perlu dirubah. Nah mulai deh tuh petugas dengan tabiat busuk ala jaman orba, memanfaatkan celah buat memeras saya. Dia bilang bahwa hal tersebut harus ke kabupaten dan tidak bisa dibuat dikecamatan, kemudian dia
menawarkan untuk membayar sejumlah
uang agar hal tersebut bisa diurus.
Padahal untuk pembuatan KTP/KK itu
cukup dikecamatan saja karena sekarang sudah menggunakan sistem online, jadi petugas tinggal mengakses website kependudukan dan bla bla bla tinggal dimasukan data-data yang diperlukan untuk kemudian tinggal dicetak. Tapi nyatanya pegawai tersebut bersikap malas dan mengeluarkan jurus2 andalannya agar memperoleh duit dari kasus tersebut.

Itulah sedikit contoh perilaku busuk para PNS yang bekerja dipemerintahan terutama bagian pelayanan publik, mereka masih saja cari-cari celah mencari duit tambahan dengan cara mempersulit masyarakat yang sedang berurusan dengannya. Jika mental-mental seperti itu tidak segera dibinasakan dari sistem pemerintahan kita, maka sama saja kita memelihara benalu dinegeri tercinta ini. Sementara diluar sana banyak sarjana-sarjana dan para profesional yang menganggur, dilain pihak para pegawai yang bekerja dipemerintahan malah kualitasnya buruk bahkan ada yang umurnya sudah tua dan minim ilmu tentang iptek, mengoperasikan komputer saja banyak yang masuk angin alias klabakan tidak bisa mengoperasikannya dengan baik dan cepat.

Saya berharap pada pemerintahan yang sekarang agar sesegera mungkin
merevolusi sistem pemerintahan dan
merombak habis-habisan pegawai/PNS
yang sekiranya tidak mampu bekerja
dengan baik supaya dipecat/diganti
dengan org yang lebih kompeten
dibidangnya, para pegawai yang bermain curang agar sesegera mungkin ditindak dan disingkirkan dari pemerintahan, kalau perlu lelang jabatan agar benar-benar masyarakat terlayani dengan baik dan cepat.

SALAM LIMA JARI TERUS KAPRUK’E
RAIMU CUK.!!